26336824

IQPlus, (21/9) - Analis NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji memandang pemerintah perlu memastikan pasokan beras tersedia dalam mutu, lokasi, dan saluran penjualan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan tak cukup hanya berorientasi pada besarnya produksi dan stok nasional.

Menurutnya, penyaluran SPHP dan intervensi distribusi perlu diarahkan berdasarkan kondisi tiap daerah, sedangkan penerapan harga eceran tertinggi (HET) harus disertai pemantauan terhadap biaya pembentukan harga dari gabah hingga ritel.

"Pada saat yang sama, data beras pecah perlu dipisahkan secara lebih rinci berdasarkan wilayah, spesifikasi, volume, dan tujuan penggunaan agar perkembangan pasar konsumsi dan industri dapat dibaca secara lebih akurat," kata Sandy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan bahwa dengan pendekatan tersebut, klaim ketersediaan beras dapat benar-benar tercermin dalam harga dan pilihan produk yang ditemui konsumen.

Sandy memandang, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan stok beras Indonesia aman. Menurutnya, akar persoalan harga di tingkat konsumen jauh lebih kompleks daripada sekadar ketersediaan gabah dan beras secara nasional.

Laporan terbaru NEXT Indonesia Center bertajuk "Anomali Surplus Beras" menunjukkan bahwa penyimpangan harga terbesar justru melanda empat provinsi lumbung padi utama nasional, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sandy menjelaskan bahwa secara kolektif, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat keempat daerah tersebut menyumbang sekitar 16,5 juta ton atau hampir separuh dari total produksi beras nasional. (end/ant)