20755790

IQPlus, (27/7) - Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menilai perbaikan tata kelola ekspor sawit berbasis data sangat penting untuk mendorong upaya pemerintah menutup kebocoran devisa negara.

"Kami tidak menolak upaya menutup kebocoran devisa negara. Tapi perbaikan tata kelola ekspor harus berbasis data yang bisa diverifikasi," kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal ini menyusul PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang baru-baru ini mengumumkan bahwa jarak harga (gap) antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dan harga acuan pasar internasional "sudah sangat berdekatan", khususnya pada produk turunan sawit seperti RBD Olein, dari yang sebelumnya disebut mencapai 30-45 persen.

Namun, Darto mengingatkan agar klaim tersebut jangan sampai menambah beban birokrasi dan menekan harga di tingkat petani.

"Jika harga telah berdekatan, maka acuannya versus indeks atau benchmark price yang mana, dihitung dengan metode apa, dan yang paling penting: apakah penyempitan gap itu benar-benar berasal dari koreksi under invoicing, atau semata perubahan harga pasar dunia dalam sebulan terakhir? Itu dua hal yang berbeda,"ujar dia. (end)