26649273

IQPlus, (24/9) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan sekitar 74 juta penduduk yang berusia di bawah 17 tahun belum memiliki rekening sehingga pemerintah tengah mendorong pembukaan rekening agar kepemilikannya merata bagi seluruh warga negara.

Ia menambahkan bahwa apabila dana yang diberikan pemerintah sebesar Rp50 ribu per akun per orang, maka total dana yang diperlukan menjadi sekitar Rp3,8 triliun.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta," kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

Airlangga menambahkan bahwa inisiatif ini akan segera dibahas kembali bersama Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong seluruh masyarakat aktif bertransaksi dengan memanfaatkan rekeningnya.

"Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI," kata Airlangga.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi (TI) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), termasuk untuk mendukung digitalisasi di daerah dan sektor keuangan.

Menurutnya, salah satu hal yang dapat mempermudah digitalisasi keuangan adalah pemanfaatan identitas digital untuk proses know your customer (KYC) di perbankan. Dengan demikian, proses identifikasi nasabah tidak lagi dilakukan secara manual, seperti menggunakan fotokopi KTP, tetapi dapat dilakukan dengan teknologi face recognition yang disiapkan oleh Dukcapil.

Ia mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam memanfaatkan teknologi face recognition berbasis biometrik untuk melakukan identifikasi dalam waktu singkat. Teknologi tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung e-government.

Saat ini, tahap pertama pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui face recognition, jelas Tito, identitas seseorang dapat diketahui dalam hitungan detik ketika petugas berada di daerah.

Ia menambahkan bahwa data tersebut juga dapat dikombinasikan dengan sistem ATR/BPN untuk mengetahui kepemilikan tanah dan data kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan. (end/ant)