28740437

IQPlus, (15/10) - Para pemimpin Uni Eropa berkumpul di Brussels pada hari Kamis untuk menghadiri pertemuan puncak yang padat agenda. Mereka akan membahas cara terbaik untuk membendung lonjakan ekspor dari Tiongkok yang oleh kelompok industri dianggap sebagai penyebab penutupan berbagai pabrik serta cara mengatasi tingginya harga energi dan menjembatani perbedaan pendapat yang tajam mengenai anggaran Uni Eropa di masa depan.

Para pemimpin dari 27 negara anggota Uni Eropa ini bertemu kurang dari sepekan setelah Komisi Eropa mencapai kesepakatan dengan Beijing untuk membatasi impor mobil hibrida dari Tiongkok. Langkah ini merupakan tahap awal dari rencana yang lebih luas sebagaimana diharapkan oleh Uni Eropa untuk menekan defisit perdagangan barang dengan Tiongkok, yang mencapai 360 miliar euro ($400,4 miliar) pada tahun 2025 dan diperkirakan akan melampaui angka tersebut tahun ini. Pertemuan Uni Eropa-Tiongkok berikutnya dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret.

Draf kesimpulan dari pertemuan puncak tersebut mengindikasikan bahwa para pemimpin akan meminta Komisi Eropa untuk melanjutkan dialog dengan Beijing, sembari memanfaatkan sepenuhnya langkah-langkah pertahanan perdagangan Uni Eropa serta menerapkan instrumen perdagangan baru untuk memberikan perlindungan lebih lanjut bagi blok tersebut.

"Ketidakseimbangan ini tidak terbatas pada satu sektor saja. Waktu kita tidak banyak, karena setiap bulan yang berlalu, ribuan lapangan kerja hilang," ujar seorang diplomat senior Uni Eropa.

Pertemuan puncak ini berlangsung di tengah meningkatnya kecemasan ekonomi di Uni Eropa sebuah isu yang dimanfaatkan oleh partai-partai sayap kanan dalam pemilihan umum. Pada bulan Juni lalu, para pemimpin Uni Eropa telah menugaskan Komisi Eropa untuk menghasilkan langkah konkret dalam perundingan perdagangan dengan Beijing paling lambat bulan Oktober. Kesepakatan mengenai mobil hibrida hanyalah langkah awal, sementara ketidakseimbangan yang lebih luas yang mencakup sektor bahan kimia, baja, dan mesin masih belum terselesaikan.

Pihak Beijing menyatakan bahwa upaya membesar-besarkan isu ketidakseimbangan ekonomi hanyalah dalih untuk mendorong proteksionisme, serta memberikan tekanan dan membatasi Tiongkok. (end/Reuters)