22350687

IQPlus, (12/8) - Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk mencabut moratorium investasi terhadap perusahaan energi asal Thailand, PTT , setelah perusahaan tersebut membayar kompensasi atas tumpahan minyak tahun 2009 di Laut Timor; hal ini disampaikan oleh seorang pejabat senior Indonesia kepada Reuters pada hari Rabu.

Dengan dicabutnya penangguhan tersebut, PTT asal Thailand berkomitmen untuk berinvestasi sekitar US$5 miliar dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak serta gas di Indonesia, ujar Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas (lembaga regulator hulu minyak dan gas). Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pernyataan ini disampaikan setelah Djoko bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi Bahlil Lahadalia pada hari Selasa.

Kepala sumur (wellhead) Montara yang dioperasikan oleh anak perusahaan PTTEP Australasia mengalami kebakaran pada tahun 2009, yang menyebabkan kebocoran ratusan ribu liter minyak di lepas pantai utara Australia Barat.

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menggugat PTT senilai sekitar US$2 miliar atas dugaan kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak tersebut, dengan menyatakan bahwa insiden itu telah mencemari air laut dan wilayah pesisir provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Indonesia menyatakan pada tahun 2022 bahwa PTT telah sepakat untuk membayar 192,5 juta dolar Australia (US$135,85 juta) kepada para nelayan dan pembudidaya rumput laut yang terdampak di Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Antara.

PTTEP tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Rabu, yang merupakan hari libur nasional di Thailand. (end/Reuters)