21733421

IQPlus, (5/8) - Menteri Perdagangan Gan Kim Yong mengatakan bahwa sekitar sepertiga dari ekspor Singapura ke AS, yang bernilai S$9,5 miliar (US$7,4 miliar), akan terdampak oleh tarif baru AS sebesar 12,5% yang diberlakukan pada 24 Juli.

Berikut rinciannya:
Gan mengatakan di parlemen pada hari Rabu bahwa tarif yang diberlakukan berdasarkan Bagian 301 Undang-Undang Perdagangan AS tahun 1974 tersebut akan memengaruhi sekitar sepertiga ekspor Singapura, termasuk instrumen optik dan produk kimia.

Ekspor yang dikecualikan mencakup energi dan produk energi, produk elektronik serta kedirgantaraan tertentu, serta semikonduktor dan produk farmasi.

Gan mengatakan AS menyatakan bahwa mereka mengenakan tarif tersebut karena Singapura tidak memiliki undang-undang yang melarang impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa, ataupun Perjanjian Perdagangan Timbal Balik dengan AS yang memuat komitmen untuk memberlakukan undang-undang semacam itu.

"Yang penting, tidak satu pun dari 60 perekonomian termasuk mereka yang sudah memberlakukan larangan semacam itu mendapatkan pengecualian penuh dari tarif tersebut," ujarnya, merujuk pada mitra dagang yang juga dikenai tarif serupa, termasuk Uni Eropa dan Tiongkok.

Singapura menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam perdagangan barang yang melibatkan kerja paksa.

Gan mengatakan bahwa negara kota tersebut perlu "mempertimbangkan dengan cermat" hal-hal yang tercakup dalam perjanjian dengan AS, seraya mencatat bahwa perjanjian itu mungkin melibatkan "komitmen di luar larangan impor, termasuk pengendalian atau pembatasan ekspor yang berkaitan dengan negara ketiga".

Sebagai pusat perdagangan utama, ia menyebutkan bahwa nilai perdagangan barang dan jasa negara tersebut mencapai sekitar S$2,5 triliun setiap tahunnya di mana S$1,4 triliun di antaranya berasal dari sektor barang sehingga larangan impor apa pun akan memiliki "dampak signifikan".

Menurut statistik USTR, surplus perdagangan AS dengan Singapura tercatat sebesar US$3,6 miliar pada tahun 2025. (end/Reuters)